Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P, saat memimpin pertemuan kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta. Foto: Ucha/vel

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi XI DPR RI menyoroti anomali data pada capaian kinerja pembangunan yang terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta, dipaparkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia di DIY merupakan yang nomor 2 tertinggi di Indonesia namun angka ketimpangan yang ada malah menempati urutan pertama dan melampaui rata-rata rasio gini nasional.

Menanggapi data yang dipaparkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menilai perlu adanya penyempurnaan penyajian data dalam mengukur capaian pembangunan. Ia lantas memberikan contoh pengukuran rasio gini atau tingkat kesenjangan yang saat ini masih berdasarkan pengeluaran. 

“Tentu kalau basis data pengeluaran ini banyak biasnya. Misalnya untuk daerah-daerah yang penghasil pertanian. Masyarakat tentu mengkonsumsi hasil kebunnya sehingga pengeluarannya kecil nah itu direkam sebagai tingkat Gini Ratio atau ketimpangan yang tinggi karena pengeluaran antara yang mengeluarkan tinggi dengan rendah itu timpang. Nah ini perlu ada penyempurnaan salah satu contoh indikator pembangunan yang harus terus disempurnakan,” tutur Dolfie saat ditemui usai rapat di Yogyakarta pada Jumat (6/10/2024).

Lebih jauh Dolfie memberikan contoh mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tentang tingkat pendidikan usia harapan hidup dan tingkat ekonomi.

Dari data yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS terlihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY berada pada angka 81,62 jauh diatas rata-rata IPM Nasional yaitu 75,02. Sedangkan untuk Rasio Gini DIY berada di angka 0,435 yang juga berada di atas rata-rata nasional 0,379. 

Rasio Gini merupakan salah satu target pemerintah yang tertuang dalam APBN, pada APBN 2024 termaktub target penurunan Rasio Gini ke level 0,374 - 0,377.

“Kita selalu mengandaikan bahwa sumber daya manusia itu adalah kunci untuk kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah data-data tadi menunjukkan IPM-nya tinggi tapi kemiskinannya juga tinggi. Nah ini nggak menunjukan hubungan yang linear antara kualitas SDM dengan pengentasan kemiskinan. Nah data-data sepertinya perlu terus dipertajam dan disempurnakan Sehingga dalam mendesain suatu Pembangunan Daerah itu benar-benar akurat,” lanjut Dolfie

Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta ini ditujukan untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan pembangunan kewilayahan di wilayah itu. Gambaran langsung mengenai capaian, tantangan, dan tindak lanjut diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, beberapa mitra kerja Komisi XI DPR RI antara lain; Lembaga Penjamin Simpanan, Badan pemeriksa Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta yang juga memberikan gambaran dan paparan terkait permasalahan, capaian dan rencana pengembangan di daerah tersebut. (uc/aha)